BLT Pekerja, Kemenkeu Finalisasi Aturan Pembayaran

[KBR|Warita Desa] Jakarta | Kementerian Keuangan tengah menuntaskan  rencana penyaluran insentif berupa bantuan langsung tunai atau BLT kepada pekerja berpenghasilan di bawah Rp 5 juta per bulan. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu menyebut, insentif yang akan diberikan sebesar Rp 2,4 juta per orang.

Febrio menjamin bahwa pemerintah akan memformulasikan skema terbaik, agar penyalurannya cepat dan tepat sasaran.

"Besarannya berapa kurang lebih kalau untuk tenaga kerja itu ya sekitar 2,4 juta per orang. Apakah nanti dibayar sekali atau berapa kali pembayaran, itu sedang kami finalisasi. Terutama di Satgas PEN Pak BGS (Budi Gunadi Sadikin),   kita komunikasi intens, bagaimana skemanya yang paling pas dan paling cepat. Kata kuncinya sekarang itu kecepatan, karena kalau nanti bisa mengejar berapa juta orang. Ini bukan masalah besarannya, tapi bagaimana uangnya sampai ke kantong penerima, ini yang sedang kita pikirkan bagaimana caranya seefisien mungkin," ujar Febrio Nathan Kacaribu saat webinar di Kanal BKF Kemenkeu, Kamis (6/8/2020)

Febrio mengatakan saat ini pemerintah masih mengkaji metode penyaluran yang pas, bersama  Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional yang dikomandoi oleh Budi Gunadi Sadikin. Bersama Satgas Ekonomi, kata Febrio, Kementerian Keuangan akan menyusun secara efisien.

Febrio menambahkan, saat ini jumlah pekerja yang akan menerima BLT tersebut masih akan terus digodok dan dikumpulkan, lantaran belum adanya data valid penerima bantuan tersebut. Ia memastikan, penyaluran bantuan dengan tata kelola yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan, akan menjadi prioritas utama bagi pemerintah.

"Kita tidak punya data, datanya itu dikumpulin semua dipastikan kalau ini lengkap dan bisa dipertanggungjawabkan. Karena tantangan yang cukup besar bagi pemerintah di masalah krisis seperti sekarang adalah kita itu ingin memberikan support langsung ke masyarakat, dan masyarakat yang ingin kita bantu ini jutaan orang, tapi bagaimana kita bisa melakukannya dengan tata kelola yang baik. Sehingga kalau ada pemeriksaan dari BPK dan sebagainya, ini sistemnya siap diaudit," tutur Febrio.

Dia melanjutkan, "Harapannya kita bisa memberikan solusi yang pas dan cepat, jadi kata kuncinya bagaimana uangnya cepat sampai di kantong masyarakat.  Khususnya kan mungkin lihat Q2 kemarin sampai bulan Juni, itu memang persis yang kita bayangkan bahwa pertumbuhan ekonomi itu paling dalam di Q2 dan terbukti. Walaupun sedikit lebih buruk daripada yang kita antisipasi. Yang ingin kita pastikan, Q3 benar-benar bisa pulih, ya relatif signifikan dibandingkan minus 5,3 kemarin," tambahnya.

Sebelumnya, Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erick Thohir, memastikan bahwa pemerintah akan memberikan bantuan gaji tambahan kepada pekerja dengan pendapatan tertentu dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai. Bantuan tersebut adalah bagian dari stimulus Pemulihan Ekonomi Nasional dalam menanggulangi dampak Covid-19.

Oleh : Rezky Novianto
Editor: Rony Sitanggang
Redaktur : Abdul Kadir

Baca juga : PROTOKOL NORMAL BARU BAGI PEMERINTAHAN DESA DAN WARGA DESA