Jakarta – Penataan desa secara menyeluruh yang dikonsep oleh Kementerian Dalam Negeri, ditindaklanjuti dengan agenda pertemuan antara Dirjen Pemerintahan Desa dengan organisasi-organisasi perangkat desa.

Sebagaimana telah diberitakan sebelumnya bahwa pertemuan pertama yang telah terlaksana pada Rabu (20/11/2019) pekan yang lalu, disepakati bersama dengan terbentuknya Presidium Pejuang Desa dengan tujuan menyamakan visi dan misi tentang penataan desa, terutama dibidang peningkatan sumber daya manusia perangkat desanya.

Baca juga : Kemendagri Siapkan Aturan NIPD Bagi Perangkat Desa

Rapat koordinasi yang diadakan diruang rapat Gedung C Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Jakarta Selatan hari Jum’at (29/11/2019) kemarin, dengan agenda pembahasan seputar isu-isu strategis mengenai aspek tata kelola pemerintahan desa, perbaikan aspek kelembagaan desa, dan pengembangan sumber daya manusia pemerintahan desa.

Selain dua organisasi perangkat desa PPDI dan Apdesi yang hadir, agenda yang juga dihadiri pejabat setingkat eselon IV dilingkungan Kemeterian Dalam Negeri tersebut berlangsung dalam suasana yang hangat. PPDI yang diwakili oleh Sekjen PPDI Pusat Sarjoko, S.H tetap konsisten dengan usulan perjuangan peningkatan kesejahteraan perangkat desa.

“ Ada beberapa masukan yang PPDI sampaikan melalui rakor tersebut, diantaranya pentingnya status kepegawaian bagi perangkat desa yang bisa diawali dengan penerbitan NIPD, pengawasan dalam pelaksanaan aturan yang  diterbitkan seperti masih adanya pemberhentian sepihak yang menimpa perangkat desa, gaji yang belum dibayarkan secara rutin tiap bulan, “ ujar Sarjoko.

Baca juga :  PPDI Siap Teruskan Aspirasi Anggota Dalam Rakor Dengan Kemendagri

Selain PPDI memberikan pemaparan, dalam kesempatan yang sama Pengurus Apdesi menyampaikan mendesaknya pengalokasian anggaran untuk peningkatan sumber daya manusia pemerintahan desa, baik itu untuk Kepala Desa maupun perangkat desanya.

Sebagai tindak lanjut dari rakor kali ini, risalah pertemuan akan dirangkum oleh Dirjen Bina Pemerintahan Desa untuk selanjutnya dibawa ke Menteri Dalam Negeri. Diagendakan juga bahwa setelah rakor ini, perwakilan dari organisasi-organisasi perangkat desa akan menghadap secara langsung ke Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Sumber : PPDI Dan Apdesi Bersepakat Pentingnya Peningkatan SDM Dalam Penataan Desa